Masalah dan Peluang Sastra Indonesia (Tinjauan Historis Sastra Pasca 1965 dan Reformasi)

Sampai saat ini saya masih bertanya-tanya, jika misalnya segala hal tentang karya sastra (puisi, prosa, dan drama) tak ada di Indonesia, apakah kehidupan ekonomi, sosial, dan politik negara ini akan terancam dan berubah secara signifikan? Gurauan itu kerap muncul saat melihat sastrawan yang bertegang-tegang di dalam karya dan pengakuan terhadap karyanya namun tidak sedikitpun menunjukan suatu kerja mengembangkan kehidupan sastra Indonesia ke arah fungsi yang jelas dalam tatanan sosial.

Dampak yang pertama kali terbayang dari gurauan itu adalah segelintir orang yang hidup dari profesinya sebagai sastrawan akan beralih pekerjaan sebagai pedagang, wartawan, atau penulis komersil lainnya. Lalu cukup banyak orang yang sebenarnya telah memiliki pekerjaan tetap dan menempatkan sastra sebagai aktivitas sampingan, hobi, atau ibadah, akan segera menggantinya dengan aktivitas sampingan lain. Beberapa kampus menutup jurusan sastra, dan stakeholdernya berpindah jurusan ke jurusan bahasa yang mekanis atau jurusan komunikasi. Materi sastra di sekolah yang sedikit sekali porsinya dengan santai saja dihapuskan, rubrik sastra di koran yang tak begitu menguntungkan dengan senang hati diganti rubrik iklan, dan penerbit serta toko buku akhirnya tak perlu repot-repot memaksakan terbitnya beberapa buku sastra (susatra atau populer) dan lebih giat menerbitkan buku gaya hidup, gosip, atau motivasi.

Tanpa karya sastra, masyarakat sudah bisa melihat realitas dengan lebih luas dan tanpa batas melalui semakin canggihnya teknologi informasi. Menguntit media sosial orang lain atau tokoh publik jauh lebih tegang dan menyenangkan dari membaca karya prosa, menikmati foto di Instagram jauh lebih jelas menggambarkan situasi dan suasana daripada membaca puisi. Dunia fiksional lebih menarik dan menghibur disaksikan dalam bentuk film dan komik. Maka tidak heran jika dari segi keberpihakan ekonomi, sastra tidak lebih menguntungkan dari semua hal tersebut di atas.

Piere Bourdieu sejak tahun 1993 dalam esainya Arena Produksi Kultural: Dunia Ekonomi yang Terbalik (2010:19) telah membaca kondisi tersebut di atas. Ia menyatakan dalam suatu arena produksi kultural, sastra menempati dua kondisi dalam suatu hierarki kekuasaan dan kelas. Dalam hierarki kekuasaan yang di dalamnya terkait dengan prinsip ekonomi dan politisnya, sastra akan memiliki nilai ekonomis jika ia kehilangan otonominya dan tunduk pada kendali pasar. Penulis mesti tunduk pada segala hukum yang biasa berlaku di arena kekuasaan dan lebih umum lagi arena ekonomi.

Namun jika sastra menjalankan prinsip hierarki otonomnya, yakni derajat pengakuan yang diciptakan oleh kelompok sastra itu sendiri untuk keluar dari pengaruh dominan semisal pasar, maka sastra akan menempati suatu otoritas total. Ia akan berada pada ruang lingkup yang terbatas dan memiliki kerangka legitim tersendiri, arena sendiri untuk menjalankan perkembangan dan kehidupannya.

Dalam konteks arena produksi kultural sastra di Indonesia hari ini, apa yang Bourdieu katakan tersebut saya kira relevan. Sastra Indonesia hidup di ruang legitimnya, yakni yang dalam pembagian kelas masyarakat berada di ruang elitis terbatas dan dalam kendali kekuasaan (negara dan pasar). Sastra hidup di wilayah akademik dalam suatu kendali negara. Sastra juga hidup di media semacam koran, dan penerbitan (toko buku) yang jelas berada pada kendali pasar.

Dampak Orde Baru

Pada ruang akademik semisal sekolah dasar dan menengah, sastra dipelajari dengan kapasistas metode pengajaran dan materi yang minim dan stagnan. Di ruang akademik yang lebih serius semisal perguruan tinggi, sastra dipelajari berdasarkan suatu kurikulum yang lambat secara metodologi. Hal ini mengakibatkan perkembangan isu sastra sedikit sekali lahir dari ruang perguruan tinggi. Melihat sejarah, isu yang muncul terakhir kali dari perguruan tinggi yakni dari dosen-dosen sastra UI Rawamanung (kini menjadi UNJ) pada tahun 1975 kemudian disebut sebagai aliran Rawamangun. Salah satu tokohnya M.S. Hutagalung memandang sastra saat itu sejak tahun 1960 terlalu condong pada pendekatan sosio-historik dan kemudian menimbulkan kekacauan dalam penilaian sastra (1975: 16). Akibatnya pendekatan objektif dengan teori struktural atau struktural-semiotik menjadi tradisi kajian sastra di perguruan tinggi hingga sekarang ini.

Di luar ruang akademik seperti Perguruan Tinggi, sastra memang jauh lebih berkembang. Perkembangan itu didorong oleh kelompok-kelopok sastra di berbagai daerah (utamanya di Jakarta sebagai pusat ekonomi politik Indonesia). Semua mungkin bisa dilihat dari berbagai gerakan sastra pasca 1965 semisal gerakan kelompok Manifesto Kebudayaan (Manikebu) yang kemudian menemukan kemenangan politik kebudayaannya setelah Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) dibumihanguskan Negara. Melalui majalah Sastra, H.B. Jassin menjadi motor dimuatnya berbagai karya sastra saat itu. Tokoh Manikebu lain semisal Taufiq Ismail, Arief Budiman, Mochtar Lubis, Goenawan Mohamad, dan juga H.B. Jassin membuat majalah sastra Horison pada tahun 1966 yang kemudian menjadi suatu saluran sastra yang konsisten mewacanakan isu sastra dan melahirkan sastrawan beserta karya dan konsep kebaruan yang bisa dipertangungjawabkan.

Masa Orde Baru menjadi catatan penting dalam perkembangan sastra di Indonesia. Sebab pada masa ini situasi ekonomi dan politik di Indonesia berada pada otoritas negara yang sangat dominan dan dalam waktu yang lama (32 tahun). Arah politik negara berada pada semangat modernisme barat (tengok Aliran Rawamangun dengan kajian new criticism ala Amerikanya). Negara memiliki regulasi ketat terkait kontrol sosial termasuk sastra dengan berbagai intervensinya pada ruang akademik dan kehidupan masyarakat. Kritik terhadap persoalan sosial di dalam karya sastra akhirnya muncul secara simbolik dan mengolah ide-ide kedalaman seperti dapat kita lihat pada karya Subagio Sastrowardoyo, Arifin C. Noer, Abdul Hadi W.M., Sapardi Djoko Damono, Saini K.M., Sutardji Calzoum, dan tengok juga misalnya karya-karya Danarto yang begitu surealis.

W.S. Rendra menjadi sastrawan yang mengambil risiko dari tekanan pemerintah itu. Pembacaan puisi-puisinya di Taman Ismail Marzuki dan kampus-kampus pada tahun 1977 dianggap mengganggu stabilitas negara. Rendra pun dijebloskan ke dalam penjara. Karya sastra yang memuat kritik itu kemudian terhimpun dalam buku Potret Pembangunan dalam Puisi (1980). Tidak heran jika pada tahun 70-80an karya yang dihasilkan sastrawan kita menghadapi suatu tantangan yang berat ketika akan meringkus suatu persoalan sosial dan politik. Seperti pada tahun 90an, Seno Gumira Ajidarma mesti mengelola kritik itu dalam cerpen parodinya berjudul Dilarang Bernyanyi di Kamar Mandi (1995) dan Penembak Misterius (1993). Tentu saja genre sastra bertendens politik kiri atau memiliki identitas karya semisal realisme sosialis yang dikembangkan oleh Lekra pada masa orde lama, sangat tidak mungkin berkembang di masa ini.

Berikut catatan penting yang dapat kita garis bawahi terkait arena produksi karya sastra pada masa Orde Baru dan menjadi akar masalah kondisi karya sastra hari ini.

  1. Kelompok Manifesto Kebudayaan (Manikebu) dan kelompok sastra lain yang secara garis politik tidak bertentangan dengan negara telah mengolah bentuk dan wacana sastra pada wilayah estetisisme (seni untuk seni) dan kemudian berkembang menghidupi sastra Indonesia hingga saat ini. Tentu kehadiran misalnya majalah Horison dan ruang seni Taman Ismail Maszuki saat itu menjadi ruang legitimasi bagi seseorang tercatat sebagai sastrawan dengan karya yang kemudian mendapat tempat dalam nominasi penghargaan sastra yang diselenggarakan negara dan kemudian karyanya didukung pemilik modal untuk dipasarkan secara luas.
  2. Represi dan kontrol negara pada konten dan media aktualisasi karya sastra begitu masif sehingga sastrawan menciptakan karya dengan kecenderungan estetika yang simbolik dan mengolah ide-ide kedalaman.
  3. Seniman terpisah dari kehidupan politik praktis. Hal ini disebabkan saluran seniman pada masa Orde Baru dalam melakukan upaya kritik atau memberi sumbangsih pada praktik penyelenggaraan negara melalui sastra yang dialektis tak mungkin dilakukan. Jikapun dilakukan, maka akan ada tekanan sehingga jalur komunikasi itu terhambat. Hari ini nampak betapa sastrawan seolah anti menjadi anggota partai politik atau berkomunikasi (bekerjasama) dengan pemerintah.
  4. Seniman akhirnya bergerak secara otonom di lingkungannya sendiri (ruang intelektualisme), melalui saluran media sendiri, dan menciptakan trennya sendiri. Lingkungan otonom ini pun sekali lagi tidak bisa memperluas dirinya pada penciptaan suatu kelompok penyadaran sastra pada masyarakat (ala-ala kerja sastra kaum sosialis) karena genre itu tentu dinilai membahayakan. Sastra bergerak di lingkungan terbatas, yakni kaum intelektualisme atau terdidik melalui saluran media semisal koran, majalah, dan penerbitan buku yang kerap juga diawasi Negara.

Kaitannya dengan kondisi sastra Indonesia hari ini, karya dan olah pikir sastra hari ini tidak bisa terlepas dari relasi sejarah perkembangan sastra dari kelompok sastra yang berkembang pada masa Orde Baru semisal kelompok sastra Manikebu dengan mazhab seni untuk seni-nya. Setidaknya Goenawan Mohamad, Taufiq Ismail, menjadi contoh eksponen penting sastra hari ini yang juga memegang kendali legitimasi di ruang kelompok sastranya.

Kelompok sastra semacam Salihara, Horison, Dewan Kesenian Jakarta, melalui posisinya di medan ekonomi dan politik pusat (Jakarta) serta perannya pada media koran Nasional yang masih memuat penerbitan karya sastra, masih menjadi legitimator bagi perkembangan sastra Indonesia. Acara-acara sastra pun semisal Bienal Sastra Salihara, Majelis Sastra Asia Tenggara, Pertemuan Penyair Nusantara, Temu Sastrawan Indonesia, dan lain-lain merupakan tradisi legitimasi sastra dari sastrawan Indonesia yang besar dan berkembang (berparadigma sastra) pada masa Orde Baru.

Kondisi karya sastra dalam lingkaran legitimasi di atas merupakan karya sastra dengan kualifikasi karya yang menitikberatkan pada eksplorasi/kerja kreatif bahasa dalam menyikapi berbagai wacana. Pada bagian ini sastra kemudian menempati kondisi kebahasaan yang eksklusif. Kondisi ini juga diperparah dengan kondisi sistem pendidikan (sebagai sistem pembentuk kesadaran intelektual (Bahasa) masyarakat) yang belum merata dan belum mampu mengantarkan masyarakat pada kesadaran membaca. Alhasil, sastra semakin berjarak dengan masyarakat.

Penerbit buku mayor di Indonesia yang memiliki kekuatan modal dan di tengah paradigma pasarnya hari ini juga masih nampak menerbitkan karya sastra dalam legitimasi medan sosial sastra pusat. Meski jujur saja di hadapan kekuasaan ekonomi dan politik, kualitas karya sastra kita tidak berbanding lurus dengan minat atau serapan pembacanya (Dampak dari sistem pendidikan yang gagal mengenalkan sastra), sehingga jika kita meminjam apa yang dikatakan Bourdieu, karya sastra Indonesia juga berada pada posisi yang lemah, dan mudah sekali diganti dengan hal lain yang lebih digemari publik.

Peluang Pasca Reformasi 1998

Kita patut mengakui bahwa Reformasi Indonesia yang dimotori oleh mahasiswa di tengah krisis global tahun 1998 berhasil menumbangkan simbol pemerintahan Orde Baru, yakni dengan menurunkan Soeharto dari tampuk kepemimpinan negaranya yang otoriter dan represif di ruang demokrasi. Namun Reformasi tidak sampai menjadi suatu gerakan yang mengubah tradisi birokrasi yang korup sampai akarnya. Sistem negara ala pemerintahan Orde Baru tidak sepenuhnya direformasi. Selain itu, perubahan pun tidak dibarengi dengan strategi penyebaran kesadaran isu (Semisal kebobrokan Soeharto dan elit politik lainnya) pada tataran akar rumput, hal ini terbukti saat pemilu tahun 1999 partai Golkar masih bercokol diperolehan suara teratas yakni urutan kedua.

Ada enam tuntutan Reformasi Indonesia saat itu: pertama, penegakan supermasi hukum; kedua, pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN); ketiga, pengadilan untuk mantan presiden Soeharto dan kroninya; keempat, amandemen konstitusi; kelima, pencabutan dwifungsi ABRI (TNI/POLRI); dan keenam, pemberian otonomi daerah seluas-luasnya. Berbagai poin di atas bisa kita nilai, sudah sejauh mana telah terpenuhi hari ini. Jawabannya belum sepenuhnya terjadi. Namun tentu ada suatu pola tradisi masyarakat yang berubah dari beberapa hasil amandemen konstitusi terutama yang menyangkut hal ihwal berjalannya demokrasi masyarakat. Kebebasan berekspresi dan berpendapat yang amat dibungkam pada masa Orde Baru misalnya, kini jadi satu celah terbuka bagi berkembangnya kesusasteraan Indonesia.

Karya sastra Indonesia dengan beragam tema dan bentuk bermunculan membangun ruang otonomnya sendiri. Bahkan karya-karya penulis Lekra dan wacana pengungkapan sejarah hitam 1965 yang mustahil terbit di masa Orde Baru, pada Reformasi terlepas dari label terlarangnya dan dapat dipublikasikan. Karya sastra dari tokoh semisal A.S. Dharta, Sobron Aidit, Martin Aleida, Saut Poltak Tambunan, dan lain-lain bermunculan. Muncul pula beberapa tulisan tentang diskriminasi Tionghoa baik yang ditulis oleh orang keturunan Cina semisal Hanna Francisca, Sunlie Thomas Alexander, Lan Fang, maupun penulis yang bukan keturunan Cina.

Pada era ini pun kita dapat melihat dua kutub penulis bisa berkembang merayakan kebebasan berekspresi meski dengan konten isi yang bertentangan. Misalnya para penulis FLP dengan fiksi islaminya, tumbuh subur mengangkat tema-tema moral dan menentang sekularisme, hedonisme, dan eksploitasi tubuh yang dinilai dapat merusak akhlak bangsa. Di sisi lain penulis seperti Djenar Maesa Ayu dan Ayu Utami begitu produktif menyerap hawa urban dan semangat kota serta mengusung tema seksualitas dan tubuh. Komunitas Utan Kayu (sekarang Salihara) yang menghasilkan para penulis tersebut menjadi representasi esai Goenawan Mohamad tahun 1981 yakni Seks, Sastra, Kita. Seksualitas harus disikapi secara wajar dan dikembalikan ke dalam kehidupan kita, tanpa ketegangan, sebagaimana kita menerima badan kita sebagai diri kita. Kedua aliran ini tentu berseberangan, tetapi mereka berangkat dari kebebasan yang sama, yakni reformasi sebagai kebebasan berekspresi. Hal-hal yang konservatif menjadi dominan dan pelanggaran pada norma-norma atau ketabuan menjadi lumrah.

Beberapa pengarang pun banyak yang menyadari posisi local-global kaitannya dalam berkarya. Beberapa pekarya menggali dan merepresentasikan kebudayaan lokalnya (ini sejalan dengan gerakan sastra daerah) sebagai tema dan isi karyanya. Beberapa pengarang yang bisa kita telusuri semisal Mahwi Air Tawar (Madura), Wayan Jengki Sunarta, Wayan Sunatra, Ni Komang Ariani (Bali), Heru Joni Putra, Esha Tegar Putra, Ragdi F. Daye, Benny Arnas (Sumatera Barat), dll. Sedangkan beberapa pengarang justru berkarya dengan tema-tema global dan futuristik, dapat kita lihat dalam beberapa karya Avianti Armand (Tiket ke Tangier), dan Maggie Tiojakin (Selama Kita Tersesat di Luar Angkasa).

Kontradiksi-kontradiksi wacana itu berkembang dengan pesat dan semakin menampakkan tradisi seni abad 21 yang bergerak pada tradisi seni yang tidak hierarkis, desentralis, dan relasional. Terkait tiga hal tersebut, kita bisa lihat pada berkembangnya sastra di daerah melalui acara-acara sastra Internasional yang diselenggarakan di Yogyakarta, Padang, Makasar, dan Bandung. Jakarta tidak dipandang lagi sebagai pusat perkembangan sastra dan puncak legalisasi seseorang menjadi seorang sastrawan, afirmasi lembaga-lembaga sastra di Jakarta kemudian menjadi semacam upaya relasional antar titik pusat lama dengan pusat baru tanpa suatu hierarki. Salah satu contoh misalnya Makasar International Writers Festival, kehadirannya di daerah menjadi sorotan yang kemudian mendapat ruang legitimasi dari media dan penerbit mayor di Jakarta. Hal yang tidak lagi sentralistik dan hirarkis ini kemudian tetap menjalin kerja relasional antar unsur.

Kampung Buku Jogja yang telah dilaksanakan secara rutin di Yogyakarta menunjukan suatu relasional antar penerbit indie yang kini marak bermunculan. Keterjalinan antar unsur ini kemudian menjadi suatu gerakan besar di daerah. Karya sastra yang lahir dari penerbit indie pun tidak bisa dianggap remeh, pada hasil penilaian Anugerah Kusala Sastra 2017, buku yang masuk dalam nominasi anugerah tersebut kebanyakan diterbitkan oleh penerbit indie. Kehidupan penerbit indie pun terbantu dengan lebih efektifnya toko buku online dibanding gengsi toko buku semisal Gramedia.

Gelagat relasional ini pun juga nampak pada interaksi di antar medium seni. Sastra semakin masif berinteraksi dengan berbagai medium seni lainnya semisal film, rupa, musik, teater, fotografi, dan lain-lain. Interaksi yang cukup banyak dilakukan misalnya ekranisasi novel menjadi film. Contoh kerja ekranisasi novel Laskar Pelangi menjadi film telah berhasil bukan hanya mempopulerkan karya Andrea Hirata (meningkatkan animo masyarakat untuk membaca sastra), tetapi juga kandungan cerita di dalamnya menjadi sorotan isu Nasional dan film tersebut telah mampu menampilkan atau mengilustrasikan eksotisme Belitong yang berdampak secara ekonomis di bidang pariwisata.

Pada masa Reformasi ini kita bisa menandai beberapa peluang yang kemudian bisa dimasuki untuk perkembangan sastra Indonesia yang menempati fungsi strategis dalam tatanan ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia. Adapun peluang yang dimaksud adalah sebagai berikut.

  1. Kebebasan demokrasi di Indonesia secara praktik memang masih belum berjalan secara optimal. Bahkan beberapa menolak bentuk kebebasan tersebut sebab tidak dibarengi pemahaman pada batas-batas kebebasan sehingga menimbulkan kebebasan yang salah kaprah. Namun kondisi ini saya kira dapat menjadi peluang bagi terjalinnya suatu komunikasi aktif para ahli semisal sastrawan dengan pemerintah sebagai pelaksana negara. Sehingga fungsi edukasi sastra dan perkembangan wacana dari karya sastra dapat terdistribusi melalui segala program kerja pemerintah sebagai amanat dari berjalannya suatu Negara.
  2. Perkembangan teknologi setidaknya menjadi satu lokus penting saat ini yang kemudian semakin membentuk karakter pergaulan ekonomi dan politik di Indonesia. Teknologi internet misalnya melalui peran media sosial, menjadi suatu arena yang menunjukkan gelagat ekonomi dan politik yang baru. Ketersebaran dan keterbukaan kemudian menghancurkan batas hirarki dan sentralisasi yang pada masa Orde Baru begitu melembaga. Kasus transportasi online yang amat efektif dan digemari hari ini juga sejalan dengan digemarinya penjualan buku online. Saya pun mengira fenomena video blog (vlog) melalui jejaring Youtube dimana orang-orang semacam Karina Novilda alias Awkarin dapat menjadi suatu influencers dengan konten gaya hidupnya, maka dengan prinsip tanpa hirarki (mampu mengkolaborasikan sastra dan gaya hidup), seorang Sastrawan bisa mengoptimalkan karyanya pada media baru tersebut.
  3. Mungkinnya terjalin suatu kerja seni yang relasional antara sastra dan medium seni lain atau interdisiplin ilmu yang lebih luas. Kondisi masyarakat Indonesia yang lemah pada minat baca misalnya, dapat terangkul dengan kerja kolaborasi sastra dengan film atau medium visual yang lebih digemari oleh masyarakat. Musikalisasi puisi sebagai bentuk apresiasi karya sastra, telah sama-sama kita sadari cukup efektif diterima masyarakat. Apalagi jika kita memandang bahwa seagala hal adalah teks atau memiliki kerangka tekstual, maka mungkin jika karya sastra dapat bertransformasi dan berkolaborasi dengan interdisiplin lain semisal arsitektur, industri makanan, aksesoris, busana, dan lain-lain.

Peluang di atas akan dihadapkan pada tantangan untuk mengolah selera pasar. Karya sastra mesti memerhatikan kondisi publiknya sehingga gagasan ideal sastrawan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat secara antusias. Saya pribadi memiliki pandangan bahwa gagasan ideal sebuah karya harus tetaplah ideal menurut pandangan dan sikap sastrawannya. Namun pada wilayah bentuk dan ketersebaran bentuk, mesti membaca pasar sastra, yang bukan saja menempatkan sastra penting dalam perkembangan sastra Indonesa (dalam mata rantai sejarah) tetapi juga menempatkannya penting untuk diakses publik luas. Saya rasa persoalan mendasar dari kondisi sastra di Indonesia adalah ketersebaran karya sastra kepada publik secara luas. Sastra yang berada pada ruang elitis terbatas melalui peluang pada poin-poin di atas akan membuka ruang sebar pada popularitas sastra di masyarakat.

Bandung, 2018

Sumber Rujukan:

Bourdieu, Pierre. 2010. Arena Produksi Kultural (Sebuah Kajian Sosiologi Budaya). Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Hutagalung, M.S. 1975. Kritik atas Kritik atas Kritik. Jakarta: Yayasan Tulila.

Rosidi, Ajip. 1969. Ikhtisar Sejarah Sastera Indonesia. Bandung: Pustaka Jaya.

Leave a Reply